 |
Undang-Undang Ekonomi Digital ditujukan untuk menghentikan orang agar tidak mengunduh secara ilegal materi yang memiliki hak cipta dari internet.
Sky News melaporkan bahwa kritikus berargumen hal tersebut kekuatannya terlampau besar dan bisa digunakan untuk menyensor dan memblok kebebasan berpendapat oleh politisi yang berkuasa.
Undang-Undang tersebut dibuat melalui alur legislasi sebelum pergantian parlemen Senin (12/4), seiring dengan pemilihan umum bulan depan.
Peraturan tersebut diloloskan oleh 189 suara berbanding 47 setelah kesepakatan tercapai. Tetapi amandemen terhadap klausa lainnya masih mungkin melakukan pemblokiran situs jika pengadilan memberikan izin.
Aktivis hukum yang beroposisi dengan undang-undang tersebut mengatakan kekuatan baru UU itu sangat terlalu jauh. Salah seorang diantaranya mengatakan bahwa mesin pencari sebesar Google potensial untuk diblok.
Blog teknologi mengklaim bahwa undang-undang tersebut akan menjadi preseden buruk. Pendiri TechCrunch Mike Butcher mengatakan situs berharga semacam Wikileaks yang menampilkan hak cipta bisa saja ditutup dan informasi yang menarik perhatian publik dan berisi kebenaran tak bisa diakses.
Sumber - Inilah
